Danrem 174 / ATW

/media/images/danrem-buat-web_3226-copy

Photo Gallery

 

DANREM 174/ATW HADIRI RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA - PAPUAN NEW GUINEA
 
Merauke (19/6). Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi, S.E., M.Si. turut hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis Pegelola Perbatasan Republik Indonesia - Papuan New Guinea yang di selenggarakan pada hari Kamis 18 Juni 2015 di Aula Hall B Hotel Megaria Kab. Merauke, Jln. Raya mandala, Merauke.
 
Rapat Koordinasi dibuka langsung oleh Wakil bupati Kab. Merauke Sunarjo S.Sos dan diikuti lebih dari 45 orang peserta di antaranya Komandan korem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi, S.E., M.Si., Asops lantamal XI Kolonel Laut Bayu, Kasi Ops Rem 174/ATW Letkol INF I Made S., Kasdim 1707/Merauke Mayor Inf Lamberth J. Meiloa, Sekretaris BNPP Eko Subowo, BPPKLN (Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri) Prov Papua Susana D.Wanggai S. Pd. M. Soc. Sc. dan aparat TNI/Polri Serta unsur Muspida Kab. Merauke.
 
Dalam Sambutannya, Gubernur Prov. Papua yang dibacakan oleh Wakil bupati Kab. Merauke Sunarjo S.Sos menyampaikan bahwa, keberhasilan dalam pengelolaan perbatasan semua tergantung dari penjaga perbatasan. Diharapkan para peserta Rapat Rakornis Teknis pengelola perbatasan RI - PNG ini di antaranya pihak Imingrasi, Beacukai, Karantina, keamanan dan masyarakat dapat saling bekerjasama demi meningkatkan pelayanan di tingkat perbatasan, baik di lintas darat, maupun Laut demi terciptanya keamanan dan kenyamanan antar Negara sehingga penyulundupan Narkoba, penyelundupan sirip hiu, baik lewat Darat maupun lewat Laut dapat di cegah.
 
Dalam rapat koordinasi ini juga diberikan materi tentang perbatasan RI-NG oleh BPPKLN (Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri) Prov Papua ibu Susana D.Wanggai S. Pd. M. Soc. Sc. yang mana beliau mengatakan bahwa pengawasan dan penegak hukum dari penyelundupan barang2 ilegal di perbatasan seperti penyelundupan Ganja (obat-obatan) senjata api, BBM, bahan peledak, emas, coklat, minuman keras, rokok dan lain2 masih lemah. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah perbatasan antara RI - PNG baik darat maupun laut dan terbatasnya petugas yang berjaga serta banyaknya pelintas batas yg masuk ke wilayah RI hanya menggunakan manifest/suplement, yang seharusnya sesuai aturan harus menggunakan KLB atau pasfor sehingga mengakibatkan banyak celah untuk melakukan pelintas secara ilegal.
 
Danrem dilam rapat menyampaikan, solusi pemecahan masalah terhadap banyaknya pelintas batas yang masuk ke Wilayah RI antara lain, agar melaksanakan Sosialisasi pengaturan khusus lintas batas tradisional dan kebiasaan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, serta di adakan Joint Verifikasi RI-PNG di Kabupaten Kerrom, Merauke dan Boven Digoel, sebenarnya sudah dibicarakan dalam forum pertemuan, namun pemerintah PNG belum dapat melaksanakan karena alasan biaya.
 
Selain itu, Kepala Bidang Pelintas batas negara Rusly baddu dalam materinya juga menyampaikan bahwa kondisi pembagunan PLBN (pengelola Lintas Batas Negara) (52 Darat + 35 Laut) masih memprihatinkan. Saat ini Sota perjuangkan menjadi PLBN sebagaimana Skouw namun masih masih belum ada kesepakatan dgn RI-PNG.
 
Kemudian rapat dilanjutkan paparan dari Asops lantamal XI Merauke Kolonel Laut Bayu menyampaikan bahwa kondisi Pos Batas Torasi sudah cukup baik, karena sudah ada helly pet, tower dan sinyal.
Ditulis Oleh Penrem 174/ATW Tanggal 22-June-2015
Di Group berita Kategori umum
    Komentar
    Nama
    Email
    Web
    Komentar

    Pejabat

    Pendaftaran Prajurit

    Search

    Flag Counter